Penerimaan Siswa - Siswi Baru

PENERIMAAN SISWA SISWI BARU/PINDAHAN 

TAHUN AJARAN 2011-2012

SMA / SMK PELITA BUNGA BANGSA ARJASARI

JL ARJASARI KM,5 DESA ARJASARI KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG 40379

LULUSAN TERBAIK YANG TIDAK MELANJUTKAN KULIAH AKAN DISALURKAN KERJA.

BIAYA SEKOLAH YANG MURAH & TERJANGKAU BUKAN BERARTI KUALITAS & KUANTITAS YANG KURANG BAIK.

BUKTIKAN SENDIRI KAMI AKAN MENJADIKAN PUTRA-PUTRI ANDA MENJADI ORANG-ORANG YANG HANDAL,BERKUALITAS SERTA MANDIRI

Read More

BEASISWA HARUS TRANSFARAN

Oleh : Nani Losilawati – Bendahara Yayasan Pelita Bunga Bangsa

Beasiswa gakin untuk siswa SMA pada tahun ajaran 2008/2009 dianggarkan Rp 7,023 miliar,kata Ketua Komisi D DPRD Kab. Bandung, H. Arifin Sobari,, Minggu (4/7). Menurut Arifin, pada tahun ajaran 2008/2009, setiap siswa gakin menerima beasiswa sebesar Rp 930.000. Siswa penerima bantuan gakin sebanyak 7.552 siswa. Tujuan awalnya, dengan adanya beasiswa dari Pemkab Bandung itu, diharapkan lulusan SMP/MTs. dari keluarga kurang mampu tetap bisa sekolah.

Sementara pada tahun ajaran 2009/2010, dialokasikan bantuan untuk 7.393 siswa gakin yang tersebar di 185 SMA/SMK negeri dan swasta. Jumlah beasiswa per siswa mengalami kenaikan dari Rp 930.000 menjadi Rp 1 juta per siswa. Jumlah bantuan gakin yang disalurkan sebanyak Rp 7,393 miliar.

Namun, berdasarkan data realisasi penyaluran beasiswa gakin SMA/SMK yang diterima  dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kab. Bandung, terdapat banyak kejanggalan, terutama mengenai jumlah siswa penerima bantuan gakin. Selain itu, terdapat jurang lebar antara sekolah-sekolah negeri dan sekolah swasta, karena jumlah siswa gakin yang menerima beasiswa di sekolah negeri cukup besar, sementara di sekolah-sekolah swasta relatif kecil.

Dari laporan itu terungkap, jumlah penerima bantuan gakin untuk SMAN 1 Baleendah tahun ajaran 2009/2010 sebanyak dua ratus siswa. Padahal SMAN 1 Baleendah merupakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang rata-rata siswanya dari kalangan mampu.

Sekolah penerima beasiswa gakin dalam jumlah besar lainnya adalah SMAN 1 Ciparay, SMAN 1 Margahayu, SMAN 1 Cileunyi, SMAN 1 Banjaran, SMAN 1 Dayeuhkolot, SMAN 1 Nagreg, SMAN 1 Majalaya, SMAN 1 Kertasari, dan SMKN 1 Majalaya. Sekolah-sekolah itu masing-masing menerima bantuan untuk dua ratus siswa.

Sementara untuk sekolah-sekolah swasta yang latar belakang ekonomi siswanya rata-rata kurang mampu, hanya menerima bantuan beasiswa gakin paling banyak 25 orang. Bahkan, tidak sedikit sekolah swasta yang hanya menerima bantuan untuk enam siswa.

Kepala SMAN 1 Margahayu, Drs. H. Amin Wijaya, M.Pd. mengatakan, jumlah siswa SMAN 1 Margahayu sebanyak 1.100 orang. Sementara yang menerima beasiswa gakin hanya 110 siswa. Padahal, kebutuhan di lapangan mencapai 180 siswa, sehingga sekolah harus pintar-pintar mencari tambahan untuk membantu siswa-siswa kurang mampu.

Ketika ditanyakan mengenai laporan Disdikbud yang menyatakan kuota penerimaan beasiswa gakin di SMAN 1 Margahayu, Amin mengatakan, tidak tahu-menahu. Itu kebijakan Disdikbud Kab. Bandung. Kenyataan di lapangan, kami hanya menerima beasiswa gakin untuk 110 siswa.

Berdasarkan berita diatas seharusnya pengawasan dalam pendataan siswa yang benar-benar kurang mampu harus benar-benar di survey terlebih dahulu. padahal kalau dilihat di SMA Pelita Bunga Bangsa hampir 75 % orang tua murid bekerja sebagai buruh harian lepas, makanya kami Yayasan Pelita Bunga Bangsa berdiri dengan dasar ingin ikut berperan dalam meningkatkan SDM di pedesaan, dengan uang SPP yang terjangkau dan bahkan memberikan keringanan dalam pembayarannya.

Walaupun Gedung SMA Pelita Bunga Bangsa Jauh dari kata layak, kami tetap optimis untuk berperan serta dalam mencerdaskan para penerus bangsa ini

Read More

Pentingnya Pendidikan di Pedesaan

Oleh : DT. Erawan 

Dewan Penasehat Yayasan Pelita Bunga Bangsa

Dewasa ini, penting bagi setiap warga negara beserta pemerintah untuk saling bekerjasama memfokuskan perhatian mereka dalam memberantas kemiskinan yang terjadi terutama pada masyarakat pedesaan dimana mereka banyak menghadapi dan dihadapi oleh beragam masalah yang terjadi, diantaranya adalah kurangnya peran serta pemerintah secara nyata dalam ‘mengurus’ kepentingan dan kebutuhan masyarakat pedesaan, wilayah tempat tinggal mereka yang terisolasi baik terhadap dunia luar maupun terhadap akses-akses yang seharusnya mereka nikmati sebagai fasilitas negara terutama akses akan sumber daya terlebih pendidikan, sehingga berdampak pada pertumbuhan dan kemajuan desa menjadi relatif lambat. Selain itu, mereka berpandangan sempit bahwa pendidikan bukanlah segalanya. Hal ini, menyebabkan mereka mengalami krisis motivasi dan keinginan akan kebutuhan pendidikan yang berujung pada rendahnya kualitas dan kuantitas pendidikan di tingkat masyarakat pedesaan.

Maka dari itu, diperlukan pula usaha dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pedesaan akan pentingnya pendidikan dalam menyiapkan generasi yang berkualitas untuk kepentingan masa depan desa yang terkait dengan eksistensi serta keberlangsungan hidup dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan yang berkelanjutan baik bagi masyarakat di pedesaan pada khususnya maupun bangsa pada umumnya, hingga menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan mereka dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi.
Dalam usaha memberantas kemiskinan yang terjadi, terlebih yang dialami oleh masyarakat pedesaan selama ini menimbulkan suatu cambukan dasyat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintahan untuk melakukan berbagai upaya-upaya dalam rangka memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesadaran mereka akan kebutuhan pendidikan. Pemerintah pun tampaknya sudah mulai sadar bahwa salah satu yang menjadi kendalanya adalah kesenjangan dan ketidakadilan. Sehingga, upaya-upaya penanggulangan dalam mengentaskan kemiskinan pada masyarakat pedesaan ini dapat diselesaikan melalui upaya pendidikan dan pelatihan, yaitu dengan mendidik dan memberdayakan masyarakat baik miskin maupun tidak miskin
Peranan bidang pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan dalam memberantas kebodohan dan diharapkan mampu memberantas kemiskinan yang terjadi serta dapat meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakatnya, terlebih masyarakat di pedesaan yang tingkat kesejahteraan hidupnya cukup rendah dibandingkan masyarakat disekitar perkotaan yang mudah dan serba cepat dalam mengakses sumber daya yang tersedia. Dalam pencapaiannya, upaya lain yang dilakukan untuk mendukung tercapainya pemberantasan kemiskinan melalui partisipasi masyarakat untuk bergotong royong dan saling membantu dalam melakukan pemberdayaan secara terpadu, berkelanjutan dengan sasarannya yang jelas.
Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat Indonesia khususnya mereka yang berada di pedesaan belum mengenyam pendidikan. Padahal, secara bersama-sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mencerdaskan bangsa.

Berangkat dari sebuah pemikiran itu maka kami keluarga besar D.T. Erawan ingin turut serta membangun bangsa ini, dimulai dari tingkat bawah yaitu pedesaan sebagai akar sebuah negara. kalau akarnya sudah kuat maka pohonnya pun akan kuat pula.

Semoga dengan sebuah pengabdian ini bisa bermanfaat bagi semua insan

Read More

PENDIDIKAN DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN PADA MASYARAKAT PEDESAAN

Oleh : Winendar Bisri – Ketua Yayasan Pelita Bunga Banga
Pendidikan Dalam Mengentaskan Kemiskinan Pada Masyarakat Pedesaan
Masyarakat pedesaan sudah mengenali pendidikan pada saat jaman penjajahan, hanya saja pendidikan ini sulit diakses bagi tiap masyarakat terutama yang berdomisili di pedesaan, karena selain masalah biaya dan status sosial yang dipandang ‘rendah’.

Beragam upaya yang dilakukan dalam mengusahakan pendidikan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat pedesaan khususnya, juga dilakukan gebrakan dengan mengumumkan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang bersifat komprehensif dan terpadu dalam mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi separuh pada akhir lima tahun yang akan datang.

Upaya penanggulangan kemiskinan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan memberikan perhatian yang tinggi pada bidang pendidikan, menempatkan manusia tidak hanya sebagai sasaran, tetapi terlebih sebagai aktor yang sangat penting peranannya. Aktor, masyarakat yang miskin ini harus mendapatkan motivasi yang tinggi untuk belajar dan bekerja keras agar menghasilkan masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan sehingga menambah masyarakat berpengetahuan yang akan meningkatkan kesejahteraan dan berdampak pada pengentasan kemiskinan. Program untuk menanggulangi kemiskinan bagi aktor-aktor yang tingkat pendidikan dan keadaan sosial ekonominya sangat rendah harus dirancang dengan menempatkan aktor yang bersangkutan sabagai titik sentral utamanya.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan, mendorong pula pemerintah untuk mencanangkan kewajiban belajar 9 tahun bagi seluruh rakyatnya demi memajukan kehidupan sosial pedesaan dan nasional, dimana dalam pencapaiannya membutuhkan kerjasama antara keluarga dan masyarakat untuk berperanserta bersama Pemerintah dalam mewujudkan berlakunya wajib belajar 9 tahun seawal mungkin dalam periode Pelita VI. Pencanangan wajib belajar 9 tahun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang tercantum dalam penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU No.2 Tahun 1989, bahwa “Pada dasarnya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah, yang berlaku juga dalam hal pembiayaan”.
Pembangunan bidang pendidikan di Indonesia memiliki kerangka umum (legal framework) yang kuat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan, bahwa “Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional”

Read More

Standar Pendidikan Nasional

Oleh : Daryo Tresna Erawan

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang        sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari :

• Standar Kompetensi Lulusan
• Standar Isi
• Standar Proses
• Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
• Standar Sarana dan Prasarana
• Standar Pengelolaan
• Standar Pembiayaan Pendidikan
• Standar Penilaian Pendidikan

Fungsi dan Tujuan Standar :

• Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu
• Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
• Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Read More